Karsa Institute menggelar program peduli Festival Peduli Day dan Perayaan Hari Besar Nasional (PHBN) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Republik Indonesia (RI) ke 73 Tahun 2018 didaerah terpencil tepatnya di Desa Banasu, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, Sulteng, Senin (10/9/2018).
Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari dari
tanggal 8-10 September 2018. Program Peduli adalah sebuah prakarsa Pemerintah
Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan inklusi sosial bagi enam kelompok
yang paling terpinggirkan di Indonesia, yang kurang mendapat layanan pemerintah
dan program perlindungan sosial.
Direktur Karsa Institute Palu, Rahmat Saleh menyatakan
peduli day tahun 2018 sangat istimewa karena dirayakan bersama-sama dengan
peringatan HUT Proklamasi RI. Menurutnya, peduli day merupakan program tahunan
yang tuan rumahnya berpindah-pindah.
“Peduli Day adalah acara tahunan yang dilaksanakan oleh
pelaku-pelaku program peduli diseluruh Indonesia. Selain dilaksanakan di
Pipikoro, Peduli Day juga dilaksanakan di sepuluh wilayah di Indonesia,”kata
Oyong sapaan akrab Direktur Karsa.
Kata Oyong, ada enam kelompok sasaran program peduli
yakni anak dan remaja rentan, masyarakat adat dan lokal terpencil yang
tergantung pada sumber daya alam, korban diskriminasi, intoleransi dan
kekerasan berbasis agama. Selanjutnya, orang dengan disabilitas, hak asasi
manusia (HAM) dan restorasi sosial, dan terakhir waria.
Program Peduli lanjut Oyong, bekerja sama dengan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
untuk berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan pada perempuan, anak-anak,
dan kelompok-kelompok terpinggirkan dengan memenuhi kebutuhan dan layanan
dasar, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, pembangunan manusia dan
restorasi sosial.
“Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan diikuti 19
desa di Kecamatan Pipikoro. Diantaranya, pertandingan olahraga, lomba kesenian
tradisional, lomba permainan anak dan calistung, kontes kopi, pagelaran film
kampung panggung ekspresi, seminar GNMR, lomba perencanaan Desa dan
Workshop,” jelasnya.
Oyong berharap dengan adanya kegiatan ini, dapat
mendorong pelayanan hak-hak dasar bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil.
Sementara Kasubid Keuangan Mikro dan Permodalan Kemenko
PMK Rizki Sisindra menyatakan sangat mendorong kerjasama lintas pihak. Yakni
Peran pemerintah yang sangat kuat, lembaga masyarakat dan masyarakat itu
sendiri.
“Kehormatan bagi kami dari Pemerintah Pusat khususnya
Kemenko PMK yang diberikan ruang untuk turut berkontribusi dalam rangka
mendorong sisi pembangunan manusia dan kebudayaannya,” ungkapnya.
Katanya, masyarakat yang selama ini dianggap terisolir
ternyata budaya-budaya yang diterapkan sudah mencerminkan gerakan nasional
revolusi mental yang sebenarnya menjadi tugas Kemenko PMK berkoordinasi secara
nasional.
Pihaknya pun berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan
bekerjasama dengan mitra-mitra Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dalam membangun
gerakan nasional revolusi mental. (FRY-Sumber Berita Media Sulteng Raya )
