Karsa Institute bersama Kemitraan Partnership menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam kerangka memberi masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penyandang Disabilitas, FGD yang dilaksanakan di Kantor Karsa di Palu pada tanggal 23/7 ini dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sigi, Anggota DPRD, organisasi disabilitas dan masyarakat sipil lainnya.
Sebagai pemantik dalam diskusi ini adalah bapak Alimudin Paada selaku ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, pengalaman beliau dalam menyusun Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 223 tentang Penyandang Disabilitas memberikan banyak masukan baik dari aspek proses penyusunan maupun dari aspek substansi.
Desmon, staf Karsa Institute menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen Lembaga Karsa dalam mengawal Peraturan daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat, apalagi Perda Disabilitas ini mengatur pemenuhan hak-hak dan kepentingan kelompok disabilitas, serta perwujudan tanggungjawab pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak kelompok minoritas terutama disabilitas.
Sejumlah organisasi Disabilitas juga hadir dalam FGD ini diantaranya Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) provinsi dan kabupaten, serta Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Sulteng dan Sigi.
Sultan perwakilan PPDI Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan pentingnya memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan partisipasi yang bermakna, serta bagaimana memberikan masukan Perda ini agar mengatur dan menjawab permasalahan riil yang dihadapi penyandang disabilitas baik dalam bentuk diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat atau diskriminasi dalam urusan pelayanan publik.
Senada dengan hal itu, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Muhammad Felani yang turut hadir dalam FGD menjelaskan pentingnya melihat data mengenai disabilitas di Kabupaten sigi, serta bagaimana kehidupan para disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam mengakses layanan dan kebijakan pemerintah.*Edy
